Indeks Pembangunan Manusia (IPM) -

Pada tahun 2000, United Nations mengadopsi MDGs (Millennium Development Goals yang dihasilkan pada konferensi internasional sekitar tahun 1990-an) yang dianggap cukup mendefinisikan tujuan global. Dalam hal ini, hasil dari pencapaian tujuan dianggap lebih penting dibanding bagaimana proses pencapaiannya. MDGs tersebut meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;

2. Mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik;

3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4. Mengurangi kematian anak;

5. Meningkatkan kesehatan kelahiran;

6. Melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;

7. Memastikan keberlanjutan lingkungan;

8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan.

Dalam mendefinisikan pembangunan atau ‘development’ itu sendiri, ada berbagai sudut pandang. Pembangunan seringkali juga diasosiasikan sebagai bentuk ‘modernisasi’ yang dianggap sebagai progres kemajuan, bisa dari sudut pandang teknologi, ekonomi, atau sosial. Namun, argumen tentang pembangunan sebagai modernisasi muncul seiring interpretasi modernisasi yang berdampak pada krisis budaya, perusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup. Pembangunan dilihat dari sudut pandang sebagai proses kemajuan ekonomi memang sudut pandang yang paling umum. World Bank sendiri misalnya menjadikan GNP (Gross National Product per capita) sebagai dasar untuk membagi negara-negara ke dalam kategori-kategori pembangunan. Namun cara ini merupakan cara paling umum untuk melihat tingkat pembangunan suatu negara secara ekonomi dimana total GNP dibagi dengan jumlah populasi negara. Kategorinya meliputi negara berpenghasilan rendah (US$746 - 2.975), negara berpenghasilan menengah (US$2.976 – 9.205), dan negara berpenghasilan tinggi (US$9.206 atau lebih).

PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam menentukan kesejahteraan manusia atau dimensi non-ekonomi biasanya menggunakan indikator GNP, akan tetapi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) lebih sering digunakan dimana IPM dirancang oleh UNDP. IPM mengklasifikasikan tiap negara kedalam golongan pembangunan masyarakat rendah, sedang, dan tinggi. Pengukuran ini mencakup tiga dimensi pembangunan dalam kesejahteraan manusia: kehidupan yang sehat dan lama, pendidikan dan pengetahuan, dan standar hidup yang layak. UNDP memilih empat indikator kuantitatif dalam mengukur dimensi tersebut.

Gambar 1. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indikator-indikator harus dikonversi menjadi indeks 0 sampai 1 untuk memungkinkan pembobotan yang sama antara tiga dimensi. Setelah nilai indeks dihitung pada setiap dimensi, nilai tersebut dirata-ratakan dan hasil akhirnya adalah nilai IPM. Semakin tinggi nilai, maka semakin tinggi tingkat pembangunan manusia. Negara-negara pada Eropa Barat, AS, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru memiliki GNP dan IPM yang tinggi, sedangkan beberapa negara di Afrika Sub-Sahara dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan rendah dan IPM rendah.

Ada beberapa alasan mengapa pengukuran IPM tidak tepat. Pertama, ada tumpang tindih (overlap). Sebagai contoh, ketika Cina dan Argentina diklasifikasikan sebagai negara pendapatan medium, akan tetapi nilai IPM negara tersebut menunjukkan kategori pembangunan manusia tinggi. Selain itu, negara India yang dikategorikan sebagai negara pendapatan rendah oleh Bank Dunia, tetapi pada penilaian UNDP, negara India merupakan kelompok pembangunan manusia menengah. Bagi beberapa orang, diskusi pengukuran yang tepat pada status nasional tidak penting, karena mereka merasa pengukuran tersebut tidak mempertimbangkan ketidakmerataan pada spasial ataupun sosial.

PENTINGNYA SKALA

Ketimpangan dapat dilihat dari skala spasial khusus. Pengukuran ketimpangan yaitu dengan Koefisien Gini dan Indeks Gini. Koefisien tersebut untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau ketimpangan konsumsi antara individu, rumah tangga, atau kelompok. Bila koefisien Gini semakin mendekati 0 maka menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin sama, sedangkan bila mendekati 1 maka menunjukkan ketimpangan. Negara-negara dengan koefisien Gini diantara 0.5 dan 0.7 menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak sama, sedangkan koefisien Gini 0.2 – 0.35 menunjukkan distribusi yang relatif sama. Pengukuran Indeks Gini digunakan oleh UNDP dengan range 0 – 100. Angka 0 menunjukkan kesamarataan dan 100 menunjukkan ketimpangan.

Ketika tingkat pendapatan per kapita dan IPM “Memuaskan” sesuai dengan standar internasional, akan tetapi tidak semua orang di negara tersebut memiliki tingkat pendapatan standar hidup layak. Jika kita mempertimbangkan indikator ekonomi dan kesejahteraan sosial, hal tersebut akan terlihat jelas pada ketimpangan desa-kota dengan populasi desa yang secara umum lebih buruk dibanding perkotaan.

Sebagai contoh ketimpangan di Amerika Serikat, dengan GNP US$ 34,870 di tahun 2001, AS menjadi salah negara terkaya di dunia. Bagaimanapun, jumlah rata-rata nasional tidak menunjukkan ketimpangan yang besar pada pendapatan dan kehidupan yang sangat berbeda. Dengan indeks Gini 40.8, menunjukkan bahwa tidak semua orang Amerika memiliki bagian yang sama dari kekayaan negara. Berdasarkan Biro Statistik AS, tahun 1973 sekitar 20% penghasilan di AS memiliki 44% dari total pendapatan. Tahun 2000 meningkat menjadi 50%. Jumlah semua kesejahteraan, tidak hanya pendapatan, menunjukkan pola yang sama pada ketimpangan, dengan 1% rumah tangga yang paling kaya menyumbangkan 38% kesejahteraan nasional, sedangkan 80% rumah tangga yang berada di bawah menyumbangkan 17%. Ketimpangan ekonomi juga menunjukkan indikator sosial. Amartya Sen membandingkan beberapa kelompok di AS dengan masyarakat di belahan selatan dunia menunjukkan bahwa orang Amerika dapat menjadi posisi yang lebih buruk daripada rekan-rekan mereka di negara miskin. orang Bangladesh memiliki kesempatan hidup melebihi usia 40 tahun daripada orang Afrika-Amerika yang tinggal di kota makmur di New York (1999:23).

MENGUKUR 'PEMBANGUNAN'

Hal yang sulit untuk mendefinisikan pembangunan. Pembangunan diasumsikan sesuatu yang harus diukur dan dinilai. Dalam beberapa pelaku pembangunan, mengukur suatu pembangunan dirasa penting. Contohnya mengetahui posisi pembangunan, menilai dampak pembangunan serta informasi tentang kaum marginal. Mengukur pembangunan dibutuhkan criteria-kriteria tertentu yang telah disepakati. Sebagai contoh pembangunan ekonomi oleh Bank Dunia, indikator yang digunakan pendapatan kotor nasional perkapita . Memutuskan suatu indikator tidak langsung, kadang butuh pembahasan isu-isu yang sedang berkembang.

Masalah lain dalam mengukur pembangunan adalah faktor pembandingnya. Bisa dilihat dari waktu ke waktu atau antar negara yang berbeda. Hal ini membutuhkan data yang banyak, misal melalui sensus nasional. Selain itu sumber daya yang signifikan (personil terlatih dan teknomogi menganalisis hasil). Pengumpulan data dapat terganggu oleh kerusuhan politik atau perang, dan beberapa komunitas atau kelompok dapat dikecualikan dari survei dan studi lainnya dilihat secara sosial, ekonomi atau marjinal geografis (Chambers 1997).

Akhirnya, langkah-langkah pengukuran pembangunan hampir selalu kuantitatif, yaitu mereka dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Fokus ini dimengerti untuk membuat perbandingan waktu dan ruang, dan juga untuk merumuskan data yang berjumlah besar. Namun, dengan berfokus pada pengukuran kuantitatif, dimensi subjektif kualitatif pembangunan dikecualikan. Ini berarti tidak termasuk perasaan, pengalaman dan pendapat individu dan kelompok. Pendekatan ini juga cenderung untuk memperkuat 'ide-ide 'orang luar tentang pembangunan', daripada pikiran orang lokal tentang 'pembangunan', atau seharusnya.

Sebuah contoh dari perdebatan ini adalah definisi 'kemiskinan' (McIlwaine 2002; White 2002). Definisi kemiskinan yang digunakan dalam target adalah ekonomi dan pengukuran yang digunakan adalah garis kemiskinan. Orang yang hidup kurang dari satu US $ 1 per hari didefinisikan dalam "kemiskinan ekstrim 'dan kurang dari US $ 2 per hari berada dalam 'Kemiskinan'. Namun, ekonomi tersebut melihat kemiskinan sangat terbatas dan mengasumsikan hubungan yang jelas antara pendapatan kemiskinan dan pengukuran lain yang merugikan.

Karena itu, UNDP telah merancang Indeks Kemiskinan Penduduk (HPI). Ada dua ukuran yang sedikit berbeda; HPI-2 untuk 17 negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (negara-negara maju) dan HPI-1 untuk 88 negara berkembang, namun keduanya mencakup indikator kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Pengukuran kemiskinan ini cenderung diterapkan pada skala nasional. Indeks-indeks kemiskinan masih mengecualikan pemeriksaan kualitatif terhadap pengalaman dari kemiskinan.

Tabel 1. Indeks Kemiskinan Penduduk

Penelitian kualitatif tentang kemiskinan menempatkan pengalaman dari orang yang terkena dampak langsung di inti penelitian. Untuk beberapa pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat adalah kunci dan menggambarkan pergeseran pertimbangan di tingkat nasional. Walaupun Bank Dunia biasanya menggunakan pengukuran pembangunan kuantitatif, dalam persiapan 2000/2001 Laporan Pembangunan Dunia yaitu 'Menyerang Kemiskinan', menugaskan sebuah studi besar yang berjudul “Suara-Suara Miskin' yang mencoba untuk meneliti pengalaman kemiskinan di seluruh dunia (Parnwell 2003). Sementara informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dimasukkan dalam Laporan Pembangunan Dunia 2000/2001, tampaknya telah kembali ke ukuran kuantitatif (Williams dan McIlwaine 2003). Diskusi tentang pengukuran kemiskinan menunjukkan bagaimana bahkan yang paling 'dasar' dari pengukuran 'pembangunan' sulit untuk dinilai.